 |
| Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kantor PP Muhammadiyah (website sang pencerah-fb) |
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan tegas menolak kontrak pembelian helikopter AustaWestland 101 (AW-101) keluaran Inggris.
"Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan kontrak," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di PP Muhammadiyah Jakarta sebagaimana dilansir moneter pada Rabu, (28/12/16).
Atas tindakannya ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapatkan pujian, sanjungan, dan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera melalui Ketua DPP Bidang Politik Hukum dan Keamanan Almuzzammil Yusuf.
"Pembatalan pembelian helikopter AW-101 oleh Panglima TNI patut diapresiasi," ujar Almuzzammil dalam siaran pers di Jakarta, Jum'at (30/12/16).
Menurut Almuzzammil, tindakan Panglima TNI sudah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2012. Dalam undang-undang itu disebutkan, TNI/Polri/Lembaga terkait diwajibkan untuk membeli dan menggunakan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan/alutsista yang dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri.
Jika mengambil kebijakan impor, ada sekian banyak undang-undang dan peraturan ketat yang harus dipenuhi. Salah satunya dengan melibatkan dan persetujuan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Selain itu, pembelian alat peralatan pertahanan harus dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah. Sementara dalam rencana pembelian helikopter AW-101 ini terdapat banyak kejanggalan hingga Panglima TNI harus membuat tim investigasi khusus. [Tarbawia/Om Pir]
Selain Menolak, Inilah 2 Tindakan Berani Jenderal Gatot Nurmantyo Soal Pembatalan Pembelian Helikopter AW-101
 |
| Helikopter AW-101 (ilustrasi-republika) |
Polemik kembali terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kali ini terkait rencana pembelian Helikopter AustaWestland (AW) 101 keluaran Inggris.
Dalam polemik tersebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai pahlawan. Berikut ini 2 tindakan berani Jenderal Gatot terkait pembelian Helikopter Aw-101 tersebut.
Tegas Menolak
"Yang jelas saya sudah tandatangani pembatalan kontrak," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat pada Rabu (28/12/16).
Tindakan penolakan ini merupakan wujud ketaatan Panglima TNI terhadap undang-undang yang mengatur agar TNI/Polri atau pihak terkait menggunakan perusahaan dalam negeri saat membeli alat-alat pertahanan dan keamanan.
Tak pelak, tindakan Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari banyak pihak.
Bentuk Tim Investigasi
Mencium ketidakberesan dalam polemik pembelian Helikopter AW-101 ini, Jenderal Gatot tidak hanya menolak. Sang Jenderal juga segera membentuk tim investigasi.
"Saya juga sedang mengirimkan tim investigatif kenapa bisa ada pembelian heli itu," lanjut Jenderal Gatot, tegas. [Tarbawia/Om Pir]
·
Tolong kerja samanya dengan berkomentar menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan bijak